<p>Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai <em><strong>Pilot Project&nbsp;</strong></em>desain implementasi Pencegahan Karhutla berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan nantinya diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi Karhutla berbasis Tapak.</p> <p>Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, A.L Leysandri, mengharapkan kegiatan ini nantinya dapat memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat tapak yang melibatkan Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, Babinkamtibmas (Polri), Babinsa (TNI), Perangkat Desa dan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta akan disinergikan dengan Desa Mandiri yang pada tahun 2020 ini di Provinsi Kalbar ada 214 Desa Mandiri, Senin (10/8/2020) di Hotel Golden Tulip.</p> <p>Dikatakannya, pada Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 6 Februari 2020 di Istana Negara yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait serta Kepala Daerah, TNI dan Polri.<br /> Presiden Republik Indonesia memberikan arahan sebagai berikut :<br /> 1. Apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit dipadamkan.<br /> 2. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.<br /> 3. Carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi.<br /> 4. Penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku.<br /> 5. Frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan.</p> <p>&quot;Saya berharap agar para pihak terkait Pencegahan Karhutla tidak lelah dan jemu-jemunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama dengan melalukan Pembukaan Areal Lahan Pertanian berbasis kearifan lokal,&quot; harapnya.(irf)</p> <p><strong>( Diah Bayurini )</strong></p>